Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan Seminar Nasional Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Dikti, Selasa (29/6). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan seluruh unit di lingkungan Ditjen Dikti, dan Perguruan Tinggi Negeri dan LLDikti.
Seminar ini diselenggarakan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Dikti. Untuk itu, Ditjen Dikti menghadirkan narasumber antara lain Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Diah Natalisa, Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek Hendarman, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendikbudristek Mustangimah.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam mengatakan bahwa peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu hal penting yang selalu diupayakan dan diperbaiki agar sebisa mungkin layanan yang diberikan mampu bergerak secara efisien dan mudah bagi masyarakat.
“Segala hal yang dilakukan di lingkungan Ditjen Dikti haruslah berorientasi pada hasil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Jadi upaya pelayanan publik ini bukan sekadar fokus pada proses yang justru memperpanjang regulasi pelayanan akan tetapi harus membuat pelayanan tersebut menjadi mudah dan efisien,” ujar Nizam.
Nizam berpesan, pelayanan yang dilakukan juga harus dilayani dengan sepenuh hati, agar dapat terealisasi semboyan “Dikti SIGAP Melayani” yang bermakna Semangat Memberikan Pelayanan Prima, Berintegritas dalam menjalankan Tugas, Bergerak Cepat dalam memberikan layanan, Amanah sebagai seorang Pegawai, dan Profesional secara keseluruhan.
“Mari bersama-sama kita mewujudkan Dikti SIGAP Melayani. Berangkat dari niat yang bersih mari kita laksanakan dengan penuh semangat dan mengakhiri dengan manfaat bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Dikti, Suwitno menyampaikan hasil evaluasi Zona Integritas Ditjen Dikti tahun 2020. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat enam area yang menjadi sorotan dalam pembangunan zona integritas yang bermuara kepada peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan menjadi ujung tombak dari pada reformasi birokrasi.
“Evaluasi yang kami lakukan menghasilkan temuan dan saran yang kami harap dapat dijadikan sebagai pembelajaran selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Ditjen Dikti,” katanya.
Suwitno menambahkan, dengan hasil evaluasi tersebut Ditjen Dikti Kemendikbudristek dapat melakukan internalisasi terhadap program dan kegiatan yang dilakukan baik itu di dalam reformasi birokrasi maupun pembangunan zona integritas.