Pertama kali terjadi dalam sejarah Persyarikatan Muhammadiyah, sebuah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mengadakan satu Musyawarah Wilayah (Musywil) untuk memilih dua kepemimpinan untuk dua PWM.
Hal itu terjadi di Musywil ke-III PWM Papua Barat yang diselenggarakan pada (28-29/12) di STKIP Muhammadiyah Manokwari , di mana Musywil tersebut akan menghasilkan putusan yang akan digunakan di dua PWM yaitu di Papua Barat sendiri dan Papua Barat Daya sebagai provinsi baru atau pemekaran di Papua.
Seperti yang disampakan oleh Ketua Panitia Pemilihan Musywil ke-III PWM Papua Barat, Syamsul Inay. Dia menjelaskan dari 61 bakal calon formatur dipilih 11 orang formatur sebagai PWM untuk tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Sementara itu, Mulyadi Djaya mewakili PWM Papua Barat Daya menyampakan bahwa, Musywil ke-III menjadi tonggak sejarah bagi pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah di Bumi Cenderawasih. Pasalnya, selain membahas program juga ada pembentukan PWM Provinsi Papua Barat Daya.
“Tentu kita serahkan pada mekanisme pleno yang ada, apakah pengurus wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya dipilih oleh seluruh pimpinan daerah dari 12 kabupaten dan kota dan tujuh organisasi otonom atau hanya dipilih oleh enam daerah di wilayah Papua Barat Daya. Tapi yang jelas Musywil III ini merupakan sejarah karena menghasilkan dua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah,” ungkapnya.
Berdasarkan Musywil ke-III Papua Barat ini sekaligus untuk mengontrol rentan kendali organisasi baik di internal PWM maupun 12 Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM). Dengan adanya pemekaran, diharapkan koordinasi akan semakin mudah karena memperpendek jangkauan.
“Antar PWM dan PDM di setiap daerah menjadi semakin pendek serta mudah dalam koordinasi kerja-kerja program organisasi. Ini mengingat kondisi geografis Papua Barat dan Papua Barat Daya yang cukup luas dan berpulau-pulau,” ungkapnya.
Dengan adanya pembentukan PWM Papua Barat Daya, Asisten II Setda Papua Barat, Thamrin Payapo berharap peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya akan membantu mempercepat pertumbuhan SDM di provinsi baru tersebut.
Dirinya juga berharap kolaborasi yang dibangun antara pemerintah provinsi dengan Muhammadiyah senantiasa terus berjalan, untuk membangun daerah-daerah. “Masih banyak masalah SDM misalnya masih tinggi angka stunting, kekurangan gizi, angka putus sekolah dan lainnya. Pemerintah tetap berharap kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Muhammadiyah,” ungkapnya.