Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) kembali menunjukkan kiprah akademiknya di tingkat regional melalui keterlibatan aktif para dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) dalam kepengurusan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Lampung masa bakti 2024–2029. Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 10.02/APHTN-HAN/XI/2025 dalam kegiatan APHTN-HAN Lampung pada Jumat, 14 November 2025 di Gedung Semergou, Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Dalam susunan kepengurusan terbaru tersebut, Salis M. Abdul, S.H., M.H., dipercaya sebagai Dewan Pembina. Sementara itu, Dr. Ir. Sugeng Dwiono, S.H., M.H., yang juga merupakan salah satu akademisi senior UMKO, diamanahkan sebagai salah satu Ketua Wilayah APHTN-HAN Provinsi Lampung. Adapun M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H. menjabat sebagai Sekretaris Departemen Pengabdian Masyarakat, serta Novekawati, S.H., M.H. menerima mandat sebagai Sekretaris Departemen Riset dan Publikasi. Keterlibatan dosen UMKO menjadi bukti kontribusi UMKO dalam membangun kualitas akademisi hukum sekaligus memperkuat jejaring profesional di tingkat provinsi.
Pelantikan kepengurusan tersebut diserangkaikan dengan Seminar Nasional APHTN-HAN yang mengusung tema “Peran HTN-HAN dan Tantangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Baru: Dari Good Governance sampai Reformasi Birokrasi.” Kegiatan ini merupakan kolaborasi APHTN-HAN Pengurus Wilayah Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai upaya memperkuat sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Seminar nasional ini menghadirkan tiga narasumber nasional yang kompeten di bidangnya, yaitu Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Kepala BKN RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., Ketua Komisi II DPR RI, dan Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., SJD., Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (2024–2025).
Melalui keterlibatan para dosen UMKO dalam kepengurusan APHTN-HAN, UMKO menegaskan komitmen UMKO untuk terus hadir sebagai institusi pendidikan yang berperan aktif dalam mendorong penguatan pemerintahan daerah, perbaikan birokrasi, serta pengembangan keilmuan hukum tata negara dan administrasi di Provinsi Lampung. Kehadiran dosen-dosen UMKO dalam struktur kepengurusan ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan terhadap kapasitas akademik, tetapi juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi universitas dalam kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik governance yang berkelanjutan. UMKO terus berupaya memperluas peran strategisnya dalam ruang-ruang akademik dan profesional guna mendukung kemajuan daerah dan negara.
